25 Oktober 2025 – Gerakan Rakyat mengeluarkan pernyataan keras terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCIC) atau Whoosh yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alih-alih menjadi simbol kemajuan nasional, proyek ini justru dinilai sebagai “warisan beban keuangan” yang akan menjerat negara hingga puluhan tahun ke depan.

Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, menilai proyek KCIC dibangun dengan pendekatan ambisi politik alih-alih pertimbangan ekonomi rasional. Ia menegaskan, ada indikasi kuat bahwa proyek ini dijadikan ladang kepentingan yang harus dibongkar terang-benderang.

“Whoosh bukan hanya soal kereta cepat. Ini proyek yang berlari kencang menuju jebakan utang. Keputusan ini terlalu terburu-buru dan kini rakyat yang harus membayar mahal. Jokowi tidak bisa sekadar melangkah pergi tanpa tanggung jawab,” tegas Nandang.

Menurut Gerakan Rakyat, nilai investasi KCIC mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun). Setelah memperhitungkan bunga dan restrukturisasi utang kepada Tiongkok, total beban negara bisa melonjak lebih dari Rp130 triliun.

Yang lebih mengkhawatirkan, skema pembayaran utang diduga bisa berlangsung hingga 60 tahun, artinya generasi yang bahkan tidak pernah naik Whoosh bisa ikut menanggung konsekuensinya.

“Apa jadinya jika rel sudah berkarat, armada sudah usang, tapi cicilan utang masih berjalan? Ini bukan proyek masa depan—ini jebakan bagi generasi penerus kita,” tambah Nandang.

Gerakan Rakyat menilai kebijakan restrukturisasi jangka panjang bukanlah bentuk penyelamatan, melainkan pengalihan masalah yang dapat memperburuk kondisi fiskal negara. Mereka juga mempertanyakan urgensi proyek kereta cepat di tengah masih banyaknya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang terbengkalai di berbagai daerah.

“Menyebut ini sebagai transportasi strategis adalah klaim menyesatkan. Bagaimana bisa disebut prioritas, ketika ratusan triliun digelontorkan untuk rute yang hanya dinikmati segelintir kalangan?” ujar Nandang.

Atas dasar itu, Gerakan Rakyat secara tegas meminta KPK dan Kejaksaan Agung segera membuka penyelidikan penuh, termasuk menelusuri dugaan bancakan politik, mark-up anggaran, dan potensi korupsi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek KCIC.

“Proyek ini harus diaudit menyeluruh, dan jika terbukti sarat penyimpangan, penanggung jawab utama termasuk Presiden pada saat itu wajib dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun politik,” pungkasnya.